Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis Triwulan 2 Tahun 2024. Dalam Tahapan Penyelesaian Laporan di lingkungan Ombudsman Republik, Dugaan Maladministrasi ditentukan pada Tahap Pemeriksaan khususnya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD) sehingga jumlah data yang diperoleh tidak sesuai dengan Laporan yang masuk ke Ombudsman RI karena Laporan yang masuk masih dalam Tahap Registrasi Atau Penerimaan dan Verifikasi Laporan.

Data tersebut merupakan Laporan/Pengaduan Masyarakat Kepada Ombudsman berdasarkan substansi yang dilaporkan pada Triwulan 3 (Juli, Agustus dan September) 2024 dengan mengacu pada Data Tarikan aplikasi SIMPeL 4 Tanggal 30 September 2024.

Data ini berdasarkan Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan sampai dengan Triwulan 1 (Januari, Februari, dan Maret) Tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan data yang telah ditarik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) 4 pertanggal 31 Maret 2024.

Data tersebut merupakan Laporan/Pengaduan Masyarakat Kepda Ombudsman berdasarkan substansi yang dilaporkan pada Triwulan 1 (Januari, Februari dan Maret) 2024 dengan mengacu pada Data Tarikan aplikasi SIMPeL 4 Tanggal 31 Maret 2024.

Data tersebut merupakan Laporan/Pengaduan Masyarakat Kepada Ombudsman berdasarkan substansi yang dilaporkan pada Triwulan 2 (April, Mei dan Juni) 2024 dengan mengacu pada Data Tarikan aplikasi SIMPeL 4 Tanggal 30 Juni 2024.

Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Triwulan 1 Tahun 2024 mulai dari Januari sampai dengan Maret. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 31 Maret 2024

Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Triwulan 2 Tahun 2024 mulai dari April sampai dengan Juni. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 30 Juni 2024

Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis Triwulan 1 Tahun 2024. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Salah Satu Tugas Ombudsman Yang Tercantum Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Adalah Menerima, Memeriksa Dan Menindaklanjuti Laporan Yang Menjadi Kewenangan Ombudsman RI. berdasarkan hal tersebut Ombudsman RI menyediakan beberapa kanal pengaduan untuk masyarakat dapat menyampaikan Laporan/Pengaduan kepada Ombudsman RI

Ketersediaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sungguhlah amat penting karena standar pelayanan merupakan pondasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing oleh penyelenggara dalam melayani masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rendahnya kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang diberi nama “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan seluruh penyelenggara pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik.

Ketersediaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sungguhlah amat penting karena standar pelayanan merupakan pondasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing oleh penyelenggara dalam melayani masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rendahnya kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang diberi nama “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan seluruh penyelenggara pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik.

Ketersediaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sungguhlah amat penting karena standar pelayanan merupakan pondasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing oleh penyelenggara dalam melayani masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rendahnya kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang diberi nama “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan seluruh penyelenggara pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik.

Ketersediaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sungguhlah amat penting karena standar pelayanan merupakan pondasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing oleh penyelenggara dalam melayani masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rendahnya kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang diberi nama “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan seluruh penyelenggara pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik.

Ketersediaan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sungguhlah amat penting karena standar pelayanan merupakan pondasi dalam penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing oleh penyelenggara dalam melayani masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rendahnya kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan kegiatan yang diberi nama “Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan seluruh penyelenggara pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan publik.

Salah Satu Tugas Ombudsman Yang Tercantum Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Adalah Menerima, Memeriksa Dan Menindaklanjuti Laporan Yang Menjadi Kewenangan Ombudsman RI. Berkaitan dengan Tugas tersebut Ombudsman telah melakukan penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat.

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Cara Penyampaian Tahun 2023 Per Oktober 2023

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Status Laporan Tahun 2023 Per Oktober 2023

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Terlapor Tahun 2023 Per Oktober 2023

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi Tahun 2023 Per Oktober 2023

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Kategori Pelapor Tahun 2023 Per Oktober 2023. Kategori Pelapor Jumlah Bukan Korban Langsung maupun Kuasa 1 Korban Langsung 2763 Kuasa Korban 823 Total 3587

Jumlah Laporan Masyarakat Tahun 2023 Per Oktober 2023

Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan Tahun 2023 Per Oktober 2023

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat Yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Pada Bulan Januari Tahun 2023

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat Yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Pada Bulan Februari Tahun 2023

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat Yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Pada Bulan Maret Tahun 2023

Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Cara Penyampaikan dengan mengacu pada Data Hasil Penarikan SIMPeL 4 pada tanggal 12 Juli 2023

Persentase Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Jenis

Jumlah laporan masyarakat yang masuk Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2022

Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Cara Penyampaikan dengan mengacu pada Data Hasil Penarikan SIMPeL 4 pada tanggal 12 Juli 2023