Data ini berdasarkan Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sampai dengan Triwulan 3 Tahun 2025. Jumlah tersebut merupakan data yang telah ditarik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) 4 pertanggal 02 Oktober 2025

Data ini berdasarkan Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025. Jumlah tersebut merupakan data yang telah ditarik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) 4 pertanggal 02 Juli 2025

Data ini berdasarkan Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025. Jumlah tersebut merupakan data yang telah ditarik melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) 4 pertanggal 09 April 2025

Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis Triwulan 4 Tahun 2024. Dalam Tahapan Penyelesaian Laporan di lingkungan Ombudsman Republik, Dugaan Maladministrasi ditentukan pada Tahap Pemeriksaan khususnya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD) sehingga jumlah data yang diperoleh tidak sesuai dengan Laporan yang masuk ke Ombudsman RI karena Laporan yang masuk masih dalam Tahap Registrasi Atau Penerimaan dan Verifikasi Laporan.

Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis Triwulan 2 Tahun 2024. Dalam Tahapan Penyelesaian Laporan di lingkungan Ombudsman Republik, Dugaan Maladministrasi ditentukan pada Tahap Pemeriksaan khususnya pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD) sehingga jumlah data yang diperoleh tidak sesuai dengan Laporan yang masuk ke Ombudsman RI karena Laporan yang masuk masih dalam Tahap Registrasi Atau Penerimaan dan Verifikasi Laporan.

Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis Triwulan 1 Tahun 2024. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.