dateRange

activeUsers

totalUsers

Other (Open)

jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-pada-triwulan-2-tahun-2024-menurut-jenis-dugaan-maladministrasi

Keasistenan Utama Substansi I-VII mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor 


keasistenan-utama-substansi-i-sampai-vii

Keasistenan Utama Substansi I-VII

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima Ombudsman pada Triwulan 2 Tahun 2024 berdasarkan Jenis Dugaan Maladministrasi

Jumlah Dugaan Maladministrasi Triwulan 2 Tahun 2024.xlsx

Jumlah laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut jenis

jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-yang-masuk-ke-ombudsman-ri-berdasarkan-substansi

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan, melakukan koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan dan Konsultasi permasalahan layanan publik, verifikasi laporan serta pengembangan layanan dan jaringan.


keasistenan-utama-pengaduan-masyarakat

Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada Triwulan 2 Tahun 2024

Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Triwulan 3 Tahun 2024 Berdasarkan Substansi.xlsx

Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI berdasarkan Substansi laporan/pengaduan

jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-yang-telah-diselesaikan-oleh-ombudsman-ri-triwulan-1-tahun-2024

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi: 

1. Koordinasi dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pengolahan data pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; 

2. Koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; 

3. Koordinasi dan pengelolaan administrasi pelaporan dan kearsipan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik; dan 

4. Pelaksanaan administrasi Biro.

biro-administrasi-pengawasan-penyelenggaraan-pelayanan-publik

Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman Republik baik Pusat dan Perwakilan pada Triwulan 1 Tahun 2024 berdasarkan data tarikan 31 Maret 2024.

Laporan Diselesaikan Tahun 2024.xlsx

Jumlah laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI pusat yang diselesaikan

jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-berdasarkan-substansi-laporan-triwulan-1-tahun-2024

Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia baik itu Kantor Pusat maupun Perwakilan berdasarkan Substansi Laporan pada TW 1 Tahun 2024

Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 1 Tahun 2024.xlsx

jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-berdasarkan-substansi-laporan-triwulan-2-tahun-2024

Jumlah Laporan berdasarkan Substansi TW 2 Tahun 2024

jumlah-laporan-pengaduan-masyarakat-yang-masuk-ke-ombudsman-ri-triwulan-1-tahun-2024

Jumlah Laporan yang masuk ke Ombudsman RI Tahun 2024.xlsx

Data yang disajikan merupakan Laporan/Pengaduan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia pada Tahun 2024 mulai dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2024. Data yang digunakan merujuk dari aplikasi SIMPeL 4 pertanggal 31 Maret 2024

Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI

Pelapor

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data informasi, dan layanan perpustakaan.

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: 

1. koordinasi, pengelolaan, dan layanan hubungan masyarakat;

2. koordinasi, pengelolaan, dan pengembangan teknologi informasi;

3. koordinasi, pengelolaan data, layanan informasi, dan layanan kepustakaan; dan 

4. pelaksanaan administrasi Biro.

biro-hubungan-masyarakat-dan-teknologi-informasi

Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugasmelaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi.

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan, pengelolaan dokumentasi, diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi ajudikasi; 

b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; 

c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan 

d. pelaksanaan administrasi Biro.

biro-hukum-kerja-sama-dan-organisasi

Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan.

Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, 
dan pemantauan dan evaluasi; 

b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;

c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan 

d. pelaksanaan administrasi Biro

biro-perencanaan-dan-keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia dan layanan umum.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; 

b. koordinasi dan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan layanan pengadaan; 

c. koordinasi dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; dan 

d. pelaksanaan administrasi Biro.

biro-sdm-dan-umum

Biro SDM dan Umum

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya; 

c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

d. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

inspektorat

Inspektorat

Keasistenan Utama Manajemen Mutu mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.


keasistenan-manajemen-mutu

Keasistenan Manajemen Mutu

Keasistenan Resolusi dan Monitoring mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Resolusi serta Rekomendasi dan monitoring.


keasistenan-resolusi-dan-monitoring

Keasistenan Resolusi dan Monitoring

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran dan manajemen pengetahuan layanan publik dalam rangka pencegahan maladministrasi.


keasistenan-utama-manajemen-pencegahan-maladministrasi

Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah

ombudsman-republik-indonesia

Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Ombudsman adalah kantor Ombudsman di provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman.


Portal Data Terbuka
Ombudsman RI

0

Dataset

0

Organisasi

0

Topik

1915

Total Pengunjung

Tag Populer

Dataset Terpopuler

Dataset Terbaru

Jelajahi Berbagai Topik

Mulai jelajahi berbagai topik data Ombudsman RI untuk membantu kebutuhanmu.

Pelapor

Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920

Portal Data

Telusuri Sumber Lain

Bantuan

@2023 - All Rights Reserved by Ombudsman RI | Powered by CKAN | Developed by BtoZ

Portal Data Terbuka Ombudsman RI

0

Dataset

0

Organisasi

0

Topik

1915

Total Pengunjung

Tag Populer

Dataset Terpopuler

Dataset Terbaru

Jelajahi Berbagai Topik

Mulai jelajahi berbagai topik data Ombudsman RI untuk membantu kebutuhanmu.

Pelapor

Kantor PusatJl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Portal Data

Telusuri Sumber Lain

Bantuan

@2023 - All Rights Reserved by Ombudsman RI | Powered by CKAN | Developed by BtoZ

Portal Data Terbuka
Ombudsman RI

Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920